Ruang Lingkup Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Brummet dalam Glautier dan Underdown (1986 : 477) membagi bidang-bidang yang menjadi tujuan sosial perusahaan menjadi lima, yaitu :

a)      Sumbangan terhadap laba bersih (net profit contribution)

Dengan meningkatnya perhatian terhadap tujuan sosial perusahaan, seharusnya tidak mengurangi tujuan perolehan laba. Sebab perusahaan tidak dapat melangsungkan usahanya tanpa perolehan laba yang layak. Sebaliknya, harusnya hal tersebut menambah arti pentingnya perolehan laba perusahaan. Artinya, ada korelasi yang jelas antara tujuan sosial dan tujuan memperoleh laba. Kegagalan mengakui adanya masalah sosial mungkin dapat mempengaruhi kinerja laba perusahaan, baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka waktu yang panjang.

b)      Sumbangan terhadap sumber daya manusia (human resources contribution)

Ini memperlihatkan tentang hubungan perusahaan dengan para pegawainya, yaitu semua yang terlibat dalam kegiatan perusahaan. Meliputi : pengangkatan pegawai, program pelatihan, pemberian upah dan gaji secara layak, kebijakan promosi jabatan dan rotasi tugas, keamanan kerja, pelayanan kesehatan yang memadai, lingkungan kerja yang nyaman, dan lain-lain.

c)      Sumbangan terhadap publik (public contribution)

Meliputi bidang-bidang yang menampakkan kegiatan perusahaan terhadap (kelompok) individu di luar perusahaan, yang antara lain meliputi: kegiatan kemanusiaan umum, praktek peluang kesempatan kerja yang adil, pembayaran pajak kepada pemerintah dan sebagainya.

d)     Sumbangan terhadap lingkungan (environmental contribution)

Meliputi pemberian perhatian terhadap aspek lingkungan produksi yang meliputi pemakaian sumber daya, proses produksi, dan produksi yang mencakup kegiatan daur ulang, penanggulangan pencemaran dan pemeliharaan lingkungan tempat perusahaan berdiri dan beroperasi.

e)      Sumbangan terhadap barang atau jasa (product or service contribution)

Meliputi aspek kualitatif produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. Misalnya mengenai kegunaannya, daya tahannya, pengamanan dan pelayanannya yang diupayakan sebaik mungkin sesuai peran yang diemban, serta mencakup pula kepuasan pelanggan, kejujuran perusahaan dalam periklanan, kelengkapan dan kejelasan dalam pemberian segel dan pembungkusan.

            Di sisi lain,  The Committee on Accounting for Corporate Social Performance dari National Association of Accountants  yang dikutip oleh Edward dan Black (1976 : 549 – 550) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan ruang lingkup dari pengaruh sosial perusahaan, yang keberadaannya dapat disesuaikan dengan jenis perusahaan, yaitu :

A.    Community Involvement :

1.      General Philanthropy

2.      Public and Private Transportation

3.      Health Service

4.      Housing

5.      Aid in Personal and Bussiness Problem

6.      Community Planning and Improvement

7.      Volunteer Activities.

8.      Specialized Food Program

9.      Education

B.     Human Resources :

1.      Employment Practices.

2.      Training Programs.

3.      Promotion Policies

4.      Employment Continuity

5.      Remuneration

6.      Working Conditions

7.      Drugs and Alcohol

8.      Job Enrichments

9.      Communications

C.    Physical Resources and Environmental Contribution

1.      Air

2.      Water

3.      Sound

4.      Solid Waste

5.      Use of Scare Resources

6.      Aesthetics

D.    Product or Service Contribution

1.      Completeness and Clarity of Labeling, Packing, and Market Representation

2.      Warranty Provisions

3.      Responsiveness to Customer Complains.

4.      Consumer Education

5.      Product Quality

6.      Product Safety

7.      Content and Frequency of Advertising

8.      Constructive Research.

Sedangkan menurut Harahap (2002 : 198 – 200), keterlibatan sosial perusahaan yang disesuaikan dengan keadaan di Negara Indonesia yaitu :

1. Lingkungan hidup, antara lain : pengawasan terhadap efek polusi, perbaikan pengrusakan alam, konservasi alam, keindahan lingkungan, pengurangan suara bising, penggunaan tanah, pengelolaan sampah dan air limbah, riset dan pengembangan lingkungan, kerja sama dengan energi, antara lain : konservasi energi yang dilakukan perusahaan, penghematan energi dalam proses produksi dan lain-lain.
2. Sumber Daya manusia dan Pendidikan, antara lain : keamanan dan kesehatan karyawan, pendidikan karyawan, kebutuhan keluarga dan rekreasi karyawan, menambah dan memperluas hak-hak karyawan, usaha untuk mendorong partisipasi, perbaikan pensiun, beasiswa, bantuan pada sekolah, pendirian sekolah, membantu pendidikan tinggi, riset dan pengembangan, pengangkatan pegawai dari kelompok miskin, peningkatan karir karyawan dan lain-lain.
3. Praktek Bisnis yang Jujur, antara lain : memperhatikan hak-hak karyawan wanita, jujur dalam iklan, kredit, servis, produk, jaminan, selalu mengontrol kualitas produk, dan lain-lain, pemerintah dan universitas, pembangunan lokasi rekreasi dan lain-lain.
4. Membantu Masyarakat Lingkungan, antara lain : memanfaatkan tenaga ahli perusahaan dalam mengatasi masalah sosial di lingkungannya, tidak campur tangan dalam struktur masyarakat, membangun klinik kesehatan, sekolah, rumah ibadah, perbaikan desa/kota, sumbangan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, perbaikan perumahan desa, bantuan dana, perbaikan sarana pengangkutan, pasar dan lain-lain.
5. Kegiatan Seni dan Kebudayaan, antara lain : membantu lembaga seni dan budaya,sponsor kegiatan seni dan budaya, penggunaan seni dan budaya dalam iklan, merekrut tenaga yang berbakat seni dan olah raga, dan lain-lain.
6. Hubungan dengan Pemegang Saham, antara lain : sifat keterbukaan direksi pada semua persero, peningkatan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, pengungkapan keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial, dan lain-lain.
7. Hubungan dengan Pemerintah, antara lain : mentaati peraturan pemerintah, membatasi kegiatan lobbying, mengontrol kegiatan politik perusahaan, membantu lembaga pemerintah sesuai dengan kemampuan perusahaan, membantu secara umum usaha peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, membantu proyek dan kebijakan pemerintah, meingkatkan produktivitas sektor informal, pengembangan dan inovasi manajemen dan lain-lain.

Tujuan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial.

Tujuan akuntansi pertanggungjawaban sosial menurut Belkaoui (1992:434), ”...is to measure and disclosure the costs and benefits to society created by the production-related activities of bussines enterprises”. Sedangkan menurut Ramanathan yang dikutip oleh Usmansyah (1988 : 21-22) menyatakan ada tiga tujuan akuntansi pertanggungjawaban sosial yaitu :

a)      Untuk mengidentifikasikan dan mengukur sumbangan sosial netto periodik dari suatu perusahaan, yang meliputi bukan hanya biaya dan manfaat yang diinternalisasikan ke dalam perusahaan, namun juga yang timbul dari eksternalitas yang mempengaruhi bagian-bagian sosial yang berbeda.

b)      Untuk membantu menentukan apakah praktek dan strategi perusahaan yang secara langsung mempengaruhi sumber daya relative dan keadaan sosial adalah konsisten dengan prioritas-prioritas sosial pada satu sisi dan aspirasi-aspirasi individu pada sisi lainnya.

c)      Untuk menyediakan dengan cara yang optimal bagi semua kelompok sosial, informasi yang relevan mengenai tujuan, kebijakan, program, kinerja dan sumbangan perusahaan pada tujuan-tujuan sosial.

Informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi pertanggungjawaban sosial tidak hanya bemanfaat bagi anggota masyarakat dalam menilai kinerja sosial perusahaan, tetapi juga akan membantu manajemen mencapai tujuan, yaitu dengan meyakini adanya suatu perkembangan yang lebih menyeluruh yang telah diberikan kepada kebutuhan bisnis secara total dan penghargaan publik. Laporan sosial ini juga akan membantu manajemen berpikir mengenai akibat-akibat dari tindakan mereka sehingga manajemen dapat mengambil keputusan dengan lebih baik.

Pengukuran dan Pelaporan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Menurut Glautier dan Underdown (1986 : 484 – 485) ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk pedoman pengukuran dalam pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial, yaitu :

1.      Pendekatan Deskriptif ( the descriptive approach)

Pendekatan deskriptif dipandang sebagai pendekatan yang umum digunakan. Dalam laporan sosial deskriptif, informasi mengenai semua aktivitas sosial perusahaan dilaporkan dalam bentuk uraian (deskriptif). Jadi pada pendekatan ini, aktifitas-aktifitas sosial perusahaan dalam pelaporannya tidak dikuantifikasikan dalam satuan uang..

2.      Pendekatan biaya yang dikeluarkan (the cost of outlay approach)

Pendekatan biaya yang dikeluarkan menggambarkan semua aktivitas-aktivitas sosial perusahaan dikuantifikasikan dalam satuan uang dan menjadi hal yang sebaliknya dari pendekatan deskriptif. Sehingga laporan yang dihasilkan oleh pendekatan biaya yang dikeluarkan mempunyai kemampuan untuk diperbandingkan antara laporan suatu tahun tertentu, dengan laporan tahun yang lain. Sedangkan kelemahannya adalah tidak disajikannya manfaat yang diperoleh sehubungan dengan telah dikeluarkannya biaya untuk suatu kegiatan.

3.      Pendekatan biaya manfaat (the cost benefit approach)

Pendekatan biaya manfaat mengungkapkan baik biaya maupun manfaat dari aktivitas-aktivitas sosial perusahaan. Pendekatan biaya manfaat mungkin merupakan pendekatan yang paling ideal. Namun, dalam kenyatannya sulit untuk menerapkannya, antara lain karena tidak adanya alat ukur manfaat dari yang dihasilkan atas biaya yang telah dikeluarkan untuk aktivitas-aktivitas sosial perusahaan.

            Menurut Ansry Zulfikar seperti yang dikutip oleh Sonhaji (1989:9) memberikan beberapa teknik pengukuran yang dapat dipakai antara lain :

1.      Penilaian Pengganti

Jika nilai dari sesuatu tidak dapat langsung ditentukan, maka kita dapat mengestimasikannya dengan nilai suatu pengganti, yaitu sesuatu yang kira-kira mempunyai kegunaan yang sama dengan yang diukur.

2.      Teknik Survey

Teknik ini mencakup cara-cara untuk mendapatkan informasi dari mereka yang dipengaruhi, yaitu kelompok masyarakat yang dirugikan atau yang menerima manfaat. Pengumpulan informasi yang paling mudah adalah dengan bertanya langsung kepada anggota kelompok masyarakat yang ada.

3.      Biaya Perbaikan dan Pencegahan.

Untuk biaya-biaya sosial tertentu dapat dinilai dengan mengestimasi pengeluaran yang dilakukan untuk memperbaiki dan mencegah kerusakan.

4.      Penilaian dari Penilai Independen.

Penilai-penilai yang independen dapat berguna untuk menilai barang-barang tertentu. Hal ini analog dengan penilaian pengganti yang dilakukan oleh ahli dari luar perusahaan.

5.      Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan, misalnya denda akibat dari suatu kegiatan yang sering menunjukkan nilai sosial.

            Bentuk laporan tanggung jawab sosial sampai saat ini belum ada yang baku. Di Amerika, yang merupakan kiblat akuntansi di negara kita, praktek pelaporannya masih dilaksanakan dengan tidak seragam antara satu perusahaan dengan yang lainnya. Ada yang hanya menyajikan informasi sosial yang bersifat kualitatif sebagai catatan kaki atau keterangan tambahan pada penjelasan laporan keuangan. Ada yang menjalankannya dengan sederhana dan ada yang menjalankannya dengan kompleks.

            Menurut Estes seperti yang dikutip oleh Sonhaji (1989 : 9) menemukan adanya bermacam-macam praktek pelaporan akuntansi sosial untuk pihak luar. Tiga tingkat cara pelaporan social responsibility accounting lembaga masyarakat, diantaranya adalah :

1.      Praktek yang sederhana

Laporan ini hanya terdiri dari uraian yang tidak disertai dengan data kuantitatif,baik satuan uang maupun satuan yang lainnya.

2.      Praktek yang lebih maju

Selain yang ditunjukkan dalam metode yang sederhana seperti di atas, juga menggunakan data kuantitatif untuk menunjukkan apa yang sudah dicapai perusahaan

 3.      Praktek yang paling maju.

Bentuk laporan yang selain berupa uraian data kualitatif dan kuantitatif perusahaan juga menyusun laporannya dalam bentuk neraca.

            Menurut Diller seperti yang dikutip oleh Harahap (2003 : 371) ada beberapa teknik pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial yaitu :

1.      Pengungkapan dalam syarat kepada pemegang saham baik dalam laporan tahunan atau bentuk laporan lainnya.

2.      Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan

3.      Dibuat dalam perkiraan tambahan misalnya melalui adanya perkiraan (akun) penyisihan kerusakan lokasi, biaya pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya.